Jika mau tahu apa yang membuat birokrasi kita lamban dan kurang terobosan, tak jauh-jauh jawabannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Ternyata pada tahun 2002 sudah menemukan dan mengidentifikasi sejumlah pola pikir dan perilaku buruk PNS. Jumlahnya ada 24. Ini dikemukakan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, dalam pokok-pokok pikirannya untuk lokakarya Penguatan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Jakarta. Ke -24 pola pikir negatif dan perilaku budaya kerja bermasalah itu adalah sebagai berikut:
1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah.
2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan.
4. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan.:army
5. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab aparatur saat ini belum seimbang:berbusa
6. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur.
7. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai, dunia usaha dan masyarakat.
8. Gaji pegawai yang rendah dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya.
9. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalitasnya rendah.
10. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya.
11. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan.
12. Kepekaan terhadap keluhan masyarakat masih dianggap rendah.
13. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi.
14. Budaya suap bukan hal rahasia, sehingga tidak mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja.
15. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan.
16. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasama dengan unit lain.
17. Sifat individualisme lebih menonjol dibanding kebersamaan.
18. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.
19. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat.
20. Tingkat kesejahteraan kurang memadai.
21. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan.
22. Sistem seleksi yang masih kurang transparan.
23. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi negatif.
24. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.
1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah.
2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan.
4. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan.:army
5. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab aparatur saat ini belum seimbang:berbusa
6. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur.
7. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai, dunia usaha dan masyarakat.
8. Gaji pegawai yang rendah dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya.
9. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalitasnya rendah.
10. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya.
11. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan.
12. Kepekaan terhadap keluhan masyarakat masih dianggap rendah.
13. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi.
14. Budaya suap bukan hal rahasia, sehingga tidak mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja.
15. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan.
16. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasama dengan unit lain.
17. Sifat individualisme lebih menonjol dibanding kebersamaan.
18. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.
19. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat.
20. Tingkat kesejahteraan kurang memadai.
21. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan.
22. Sistem seleksi yang masih kurang transparan.
23. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi negatif.
24. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.
No comments:
Post a Comment